Membuka Peluang di Indonesia: Panduan Strategis Sertifikasi Halal untuk Importir

Bagi bisnis yang ingin masuk ke pasar Indonesia, memahami regulasi lokal adalah langkah yang sangat penting. Dengan populasi Muslim lebih dari 242,7 juta orang¹, Indonesia bukan hanya negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, tetapi juga pasar di mana nilai budaya dan agama sangat memengaruhi perilaku konsumen. Sertifikasi halal menjadi kunci utama untuk memasuki pasar besar ini, dan kepatuhan terhadap aturan halal adalah syarat wajib bagi bisnis lokal maupun asing yang ingin sukses dalam jangka panjang.

Untuk berhasil, bisnis perlu memahami prinsip dasar dan kerangka hukum di balik sertifikasi halal. Panduan ini akan menjelaskan apa itu sertifikasi halal, manfaat pentingnya, serta proses detail yang perlu Anda ikuti untuk memenuhi persyaratan tersebut.

1. Apa itu sertifikasi halal?

Sertifikasi halal adalah proses resmi untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi aturan makanan dan gaya hidup sesuai syariat Islam. Kata “halal” berarti “diperbolehkan” atau “sesuai aturan.” Di Indonesia, sertifikasi halal bukan hanya pilihan konsumen, tetapi juga kewajiban hukum untuk banyak jenis produk dan layanan, sehingga menjadi syarat penting bagi bisnis yang ingin masuk dan bertahan di pasar Indonesia.

2. Manfaat sertifikasi halal

Untuk konsumen

Bagi konsumen, sertifikasi halal memberikan ketenangan dan kepercayaan tinggi. Logo halal memastikan bahwa produk yang mereka gunakan sesuai dengan aturan agama dan aman dikonsumsi. Transparansi ini sangat penting dalam keputusan pembelian karena menghilangkan keraguan tentang kejelasan dan keaslian produk.

Logo halal juga menandakan kualitas dan standar etis sebuah produk, yang membantu membangun kepercayaan jangka panjang dan loyalitas konsumen.

Untuk bisnis

Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keunggulan kompetitif di pasar Indonesia yang besar dan di komunitas Muslim global. Sertifikasi ini menjadi “paspor” untuk masuk ke pasar, karena banyak kategori produk yang tidak dapat dijual secara legal tanpa sertifikasi halal.

Selain memenuhi kewajiban hukum, sertifikasi halal juga meningkatkan kredibilitas merek. Ini menunjukkan bahwa bisnis menghargai nilai-nilai konsumen Muslim, yang pada akhirnya dapat memperkuat reputasi, meningkatkan pangsa pasar, dan mendorong loyalitas pelanggan.

3. Prinsip utama dalam sertifikasi halal

Proses mendapatkan sertifikasi halal didasarkan pada serangkaian prinsip yang harus diterapkan secara menyeluruh. Penilaiannya bukan hanya pada produk akhir, tetapi pada seluruh proses produksi — mulai dari bahan baku hingga pengemasan.

• Pendekatan menyeluruh (holistic approach): Sertifikasi halal menilai setiap tahap dalam siklus hidup produk, termasuk sumber bahan baku, metode pengolahan, lingkungan produksi, hingga penyimpanan dan distribusi. Semua aspek harus memenuhi standar halal.
• Larangan ketat terhadap zat haram (terlarang): Ini adalah dasar utama dalam aturan halal. Produk tidak boleh mengandung bahan haram seperti babi dan turunannya, alkohol, darah, serta daging hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam. Larangan ini berlaku bahkan untuk jejak zat (trace) terkecil.
• Pencegahan kontaminasi silang: Kebersihan dan pemisahan sangat penting. Sertifikasi halal mengharuskan adanya kontrol ketat untuk mencegah produk halal bersentuhan atau tercampur dengan bahan haram. Ini mencakup pemisahan jalur produksi, area penyimpanan, serta penggunaan peralatan yang bebas kontaminasi.

Komponen kepatuhan halal

Persetujuan bahan baku

Persetujuan bahan baku adalah langkah penting untuk memastikan setiap komponen dalam produk Anda memenuhi standar halal. Ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan tambahan, enzim, dan perisa, karena banyak bahan tersebut dapat berasal dari sumber yang tidak halal. Untuk itu, diperlukan daftar lengkap semua bahan beserta asal-usulnya guna memastikan semuanya diperbolehkan.

Selain itu, traceability atau keterlacakan sumber juga wajib, agar dapat ditelusuri seluruh rantai bahan — mulai dari pemasok hingga produk akhir — sebagai bukti bahwa semua bahan benar-benar halal.

Proses penyembelihan

Untuk produk daging dan unggas, proses penyembelihan sesuai syariat adalah syarat mutlak dalam sertifikasi halal. Metode penyembelihan Islam (zabihah) mengharuskan hewan hidup dan sehat saat disembelih, dengan satu sayatan cepat pada bagian tenggorokan, saluran pernapasan, dan pembuluh darah. Metode ini memastikan hewan diperlakukan secara cepat dan manusiawi. 

Dokumentasi terkait doa penyembelihan serta metode stunning (jika digunakan) juga harus disertakan untuk memastikan seluruh proses sesuai dengan prinsip Islam.

Proses produksi dan pengolahan

Kepatuhan halal dalam proses produksi berfokus pada menjaga kebersihan dan kemurnian lingkungan produksi. 

Untuk mencegah kontaminasi silang, bisnis harus menggunakan fasilitas khusus halal. Jika tidak memungkinkan, peralatan bersama harus dibersihkan dengan prosedur khusus yang dapat diaudit. Prosedur ini memastikan semua mesin benar-benar bersih dan bebas dari bahan haram sebelum digunakan untuk memproduksi produk halal.

Pengemasan dan pelabelan

Tahap akhir kepatuhan halal adalah pengemasan dan pelabelan. Semua bahan kemasan harus bebas dari bahan haram, termasuk:

• Gelatin dari hewan non-halal
• Lemak babi dan turunannya
• Plastik atau perekat yang mengandung lemak hewani non-halal
• Tinta atau pewarna yang berasal dari sumber non-halal

Setelah produk mendapatkan sertifikasi, kemasan harus menampilkan logo halal resmi yang jelas untuk memberikan jaminan langsung kepada konsumen.

Pencegahan kontaminasi silang

Pencegahan kontaminasi silang adalah kunci menjaga kehalalan produk. Ini dilakukan dengan menggunakan peralatan khusus untuk produksi halal atau memastikan peralatan dibersihkan sesuai standar halal sebelum digunakan. Di sinilah Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System, HAS) menjadi sangat penting. HAS adalah sistem manajemen terdokumentasi yang diterapkan perusahaan untuk memastikan proses halal berjalan konsisten. Sistem ini mencakup seluruh tahapan — mulai dari pengadaan bahan, produksi, hingga penyimpanan — serta memastikan setiap anggota tim memahami dan menjalankan standar halal dengan baik, sehingga prosesnya dapat diaudit dan diulang secara konsisten.

Kerangka hukum dan regulasi halal di Indonesia

Lembaga yang berwenang

Di Indonesia, proses sertifikasi halal dijalankan oleh dua sistem utama: 

• Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH): Lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan sertifikat halal. BPJPH juga mengoordinasikan dan menjalankan kebijakan terkait seluruh proses sertifikasi dan jaminan produk halal.
• Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal: Lembaga-lembaga ini bertugas melakukan pemeriksaan dan audit untuk memastikan produk dan fasilitas memenuhi standar halal.

Proses sertifikasi dimulai dengan pengajuan permohonan ke BPJPH, dilanjutkan dengan audit oleh LPPOM MUI. Hasil audit tersebut kemudian dibahas oleh Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan keputusan fatwa sebelum sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH.

Regulasi pemerintah

Kerangka hukum untuk sertifikasi halal diatur oleh beberapa Peraturan Pemerintah (PP) utama yang bekerja bersama untuk menentukan syarat dan prosedur sertifikasi.

• PP 39/2021: Regulasi awal yang membentuk dasar kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. PP ini menetapkan BPJPH sebagai lembaga resmi penerbit sertifikat, mengatur timeline kewajiban halal untuk berbagai jenis produk, serta mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi produk yang benar dan menjaga pemisahan fasilitas produksi.
• PP 42/2024: Regulasi baru yang mencabut PP 39/2021 dan menghadirkan pembaruan penting. Salah satu perubahan besar adalah masa berlaku sertifikat halal menjadi tidak terbatas, selama tidak ada perubahan pada komposisi produk atau Proses Produk Halal (PPH). Regulasi ini juga memperjelas kewajiban pelaku usaha yang sebelumnya disebutkan dalam PP 39/2021.²

Cakupan Sertifikasi Wajib

Sertifikasi halal wajib untuk berbagai jenis barang dan jasa yang beredar di Indonesia, termasuk:

• Barang: Makanan dan minuman, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan alat kesehatan seperti benang operasi.
• Jasa: Penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga penjualan produk halal.

Pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi ini dapat dikenakan sanksi serius, termasuk penalti administrasi, denda, penyitaan produk, hingga larangan menjual atau mengimpor produk ke pasar Indonesia.

Proses sertifikasi halal

1. Pra-aplikasi: Persiapan internal

Sebelum mengajukan sertifikasi halal, perusahaan harus melalui tahap persiapan internal yang sangat penting. Ini mencakup penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) atau HAS yang sesuai dengan standar internasional HAS 23000.

Anda juga perlu melakukan audit internal terhadap produk dan fasilitas, serta menyiapkan seluruh dokumen pendukung. Tahap ini memastikan perusahaan benar-benar siap sebelum memasuki proses audit eksternal.

2. Proses aplikasi

Proses resmi dimulai dengan mendaftar untuk mendapatkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) melalui sistem online BPJPH. Di platform ini, Anda dapat mengunduh seluruh dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, Anda memilih LPPOM MUI yang akan melakukan pemeriksaan produk. Setelah itu, Anda harus mendaftar di sistem online CEROL, tempat Anda mengunggah semua dokumen persyaratan lainnya.

3. Dokumentasi dan pencatatan

Dalam proses pengajuan, kelengkapan dokumen adalah hal yang wajib dan tidak bisa ditawar. Ini mencakup seluruh izin usaha yang diperlukan, daftar bahan baku beserta asalnya, serta bukti audit internal yang telah Anda lakukan. Untuk produk daging dan unggas, ada persyaratan khusus terkait rumah potong hewan, seperti dokumen yang membuktikan bahwa tempat penyembelihan tersebut mengikuti standar halal. Pencatatan yang rapi, lengkap, dan akurat sangat penting dilakukan sepanjang proses sertifikasi.

4. Inspeksi fasilitas dan audit kepatuhan

Setelah pengajuan dilakukan, tim auditor akan datang langsung ke lokasi untuk melakukan inspeksi fasilitas dan audit kepatuhan. Tujuan mereka adalah memastikan secara detail bahwa semua proses di tempat Anda benar-benar sesuai dengan dokumen yang telah Anda ajukan. Auditor akan memeriksa apakah ada pemisahan yang jelas antara produk halal dan non-halal, mengecek kebersihan peralatan dan fasilitas, serta memastikan bahwa seluruh proses produksi berjalan konsisten sesuai standar halal yang sudah Anda nyatakan.

5. Pengujian dan analisis produk

Setelah audit fasilitas selesai, sampel produk akan diuji di laboratorium. Proses ini memastikan tidak ada kontaminasi atau jejak bahan tidak halal yang mungkin terlewat saat inspeksi.

6. Keputusan sertifikasi dan penerbitan sertifikat halal

Hasil audit akan dibawa ke Komisi Fatwa MUI untuk dievaluasi. Jika produk dinyatakan halal dan mendapat fatwa (putusan atau pendapat agama yang dikeluarkan oleh seorang ulama atau mufti Islam), BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Setelah itu, perusahaan Anda resmi boleh menggunakan logo halal pada produk sebagai tanda kepatuhan.

Sertifikasi halal untuk produk luar negeri

Perusahaan asing wajib menunjuk importir atau perwakilan lokal di Indonesia untuk mengurus proses sertifikasi. Dalam beberapa kondisi, produk dapat menggunakan jalur khusus atau lebih cepat, terutama jika negara asal sudah memiliki lembaga halal yang diakui oleh BPJPH. Masa berlaku pendaftaran mengikuti masa berlaku sertifikat halal dari negara asal.

Bekerja sama dengan DHL Express untuk memenuhi persyaratan impor Indonesia

Menghadapi proses sertifikasi halal dan regulasi impor di Indonesia bisa menjadi tantangan besar bagi banyak bisnis. Dengan DHL Express, Anda mendapatkan mitra yang memiliki keahlian untuk menyederhanakan proses tersebut dan memastikan Anda memenuhi semua persyaratan dengan lancar.

Pengetahuan kami yang mendalam tentang logistik internasional membantu bisnis mengelola dokumen halal, proses kepabeanan, dan kepatuhan dengan lebih percaya diri. Kami menyediakan berbagai layanan impor bernilai tambah, termasuk proses clearance Bea dan Cukai yang lebih cepat, pelacakan dokumen yang kuat, dan dukungan real-time untuk memastikan pengiriman Anda diproses dengan efisien. Semua ini didukung oleh jaringan global kami yang luas, mencakup lebih dari 220 negara dan wilayah, serta pengalaman kami dalam menangani logistik yang sesuai dengan standar halal — memberikan jalur yang aman dan terpercaya bagi produk Anda untuk memasuki pasar Indonesia.

Siap mempermudah proses impor Anda ke Indonesia? Buka akun bisnis DHL Express sekarang dan biarkan keahlian kami menjadi panduan Anda.