Apa itu bea masuk & pajak impor? Panduan untuk pajak impor dan bea masuk pengiriman
Jika Anda adalah pemilik usaha kecil, mengirim barang ke luar negeri bisa menjadi cara yang sangat menguntungkan untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, terutama dalam memahami aturan pajak impor dan bea masuk di setiap negara. Jika tidak dipatuhi, kiriman Anda bisa tertahan di Bea dan Cukai atau bahkan dikenakan denda yang besar.
Mari kita bahas hal-hal penting yang perlu Anda ketahui agar kiriman Anda selalu sampai ke pelanggan di luar negeri tepat waktu.
Apa itu bea masuk?
Bea masuk (customs duty)Â adalah pajak yang dikenakan oleh otoritas bea cukai terhadap barang yang melewati batas negara. Pemerintah mengenakan bea ini terutama untuk menambah pendapatan negara, tetapi juga bisa digunakan untuk mengatur perdagangan dengan membuat barang impor menjadi lebih mahal. Dengan begitu, konsumen bisa terdorong untuk membeli produk dalam negeri.Â
Contoh umum bea masuk adalah tarif impor (tariff) dan beberapa jenis pajak khusus yang dikenakan pada kategori barang tertentu.
Apa itu pajak impor?
Pajak impor pajak konsumsi yang dikenakan oleh bea cukai ketika barang masuk ke suatu negara. Dalam banyak kasus, pajak ini sama seperti pajak penjualan yang berlaku di dalam negeri. Meskipun barang dibeli dari luar negeri, pajak ini tetap dikenakan saat barang tersebut masuk ke negara tujuan. Contohnya adalah pajak penjualan (sales tax) dan PPN (value-added tax / VAT).
Perbedaan utama antara pajak impor dan bea masuk terletak pada tujuannya. Bea masuk biasanya digunakan untuk mengatur perdagangan dan melindungi industri dalam negeri. Sedangkan pajak impor bertujuan agar produk impor tetap dikenakan pajak konsumsi yang sama seperti barang yang dijual di pasar lokal.
Bagaimana bea masuk dan pajak impor memengaruhi kiriman Anda?
Bea masuk dan pajak secara langsung memengaruhi total biaya pengiriman internasional Anda. Karena itu, penting untuk memperhitungkannya sejak awal saat merencanakan pengiriman. Dengan memahami biaya ini, eksportir dapat menentukan harga produk dengan lebih akurat dan tetap menjaga margin keuntungan saat menjual ke luar negeri.
Jika bea masuk dan pajak tidak dideklarasikan atau tidak dikelola dengan benar, kiriman juga bisa mengalami penundaan di bea cukai, pemeriksaan tambahan, atau bahkan dikenakan denda di Indonesia. Dengan menyiapkan informasi dan dokumen yang tepat, proses clearance bea cukai bisa berjalan lebih lancar.
Berapa besar pajak impor?
Banyak negara memiliki batas minimum nilai barang sebelum pajak dan bea masuk dikenakan. Batas ini disebut de minimis.
Jumlah pajak dan bea masuk yang harus dibayar untuk suatu kiriman dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
Nilai barang (termasuk biaya asuransi dan ongkos kirim)
Deskripsi barang
Negara atau wilayah asal barang
Tarif bea masuk di negara tujuan
Kode HS (HS Code) barang
Biasanya, bea masuk dan pajak dihitung berdasarkan nilai CIF (Cost, Insurance, Freight), yaitu total nilai barang termasuk biaya pengiriman dan asuransi hingga barang tiba di negara tujuan. Dengan memahami nilai CIF, eksportir dan importir dapat memperkirakan total biaya impor (landed cost) dan merencanakan strategi harga dengan lebih efektif.
Apa itu kode HS (HS Code)?
HS code (Harmonized System code) adalah kode angka standar yang digunakan untuk mengklasifikasikan barang untuk keperluan kepabeanan. Secara global, HS Code biasanya terdiri dari 6 digit. Namun, beberapa negara dapat menambahkan digit tambahan untuk memberikan kategori produk yang lebih spesifik.Â
Sebagai contoh, HS code 6203.42 digunakan untuk mengklasifikasikan celana panjang dan celana pendek berbahan katun untuk pria atau anak laki-laki. Dua digit pertama (62) menunjukkan kategori besar, yaitu pakaian yang tidak dirajut. Digit berikutnya digunakan untuk memperjelas jenis barang tersebut. Karena setiap negara bisa menambahkan angka tambahan, eksportir dari Indonesia sebaiknya memastikan kode yang tepat sesuai dengan negara tujuan.
Menentukan HS code yang benar bisa menjadi cukup sulit, terutama jika Anda mengirim barang ke banyak negara berbeda. Tools seperti DHL Express MyGTS+Â dapat membantu bisnis menemukan HS code yang akurat sekaligus memberikan informasi kepabeanan untuk berbagai negara. Dengan menggunakan tools ini, eksportir dapat mengurangi risiko kesalahan saat merencanakan pengiriman internasional.
Cara menghitung pajak impor
Sebagai ahli logistik internasional, DHL Express menyediakan berbagai tools digital yang membantu mempermudah pengiriman lintas negara. Salah satunya adalah My Global Trade Services (MyGTS), yaitu platform online yang memberikan panduan tentang bea masuk, pajak, serta persyaratan impor di berbagai negara. Anda bisa login menggunakan akun bisnis DHL Express yang sudah ada atau mendaftar akun MyGTS baru untuk mengakses platform ini.
Di dalam MyGTS, bisnis juga dapat menggunakan Landed Cost Estimator, yaitu kalkulator yang membantu memperkirakan bea masuk, pajak, biaya pengiriman, dan biaya lainnya. Dengan mengetahui total biaya impor sebelum pengiriman dilakukan, eksportir dapat menentukan harga produk dengan lebih akurat dan merencanakan pengiriman internasional dengan lebih percaya diri.
Pajak impor dihitung berdasarkan beberapa faktor, seperti nilai barang, tarif bea masuk yang berlaku sesuai HS Code, serta pajak konsumsi yang berlaku di negara tujuan.
Berikut adalah contoh cara menghitung pajak impor dan bea masuk.
Misalnya, seorang eksportir dari Indonesia mengirim barang senilai US$ 1.000 ke pelanggan di luar negeri. Jika negara tujuan mengenakan:
Bea masuk sebesar 10%
Pajak pertambahan nilai (PPN/VAT) sebesar 11% (dihitung dari nilai barang dan bea masuk)
Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
Bea masuk: US$ 1.000 × 10% = US$ 100
Nilai kena pajak (barang + bea): US$ 1.000 + US$ 100 = US$ 1.100
PPN: US$ 1.100 × 11% = US$ 121
Total pajak dan bea masuk: US$ 100 + US$ 121 = US$ 221
Oleh karena itu, pelanggan akan bertanggung jawab atas bea dan pajak US$ 221.
Siapa yang bertanggung jawab atas pajak impor dan bea masuk?
Lalu, siapa sebenarnya yang harus membayar pajak impor dan bea masuk dalam pengiriman lintas negara? Bagian ini memang bisa sedikit membingungkan, jadi mari kita bahas satu per satu pihak yang terlibat dan tanggung jawabnya.
Carrier (Perusahaan pengiriman): Ini aadalah layanan yang mengirimkan barang ke luar negeri, misalnya DHL Express. Dalam perdagangan internasional, carrier juga berperan sebagai perantara bea cukai (customs broker), yaitu membantu mengurus dokumen kepabeanan agar barang bisa lolos dengan lancar.
Eksportir dan importir: Dalam transaksi e-commerce lintas negara (B2C), penjual yang mengirim barang dari dalam negeri disebut eksportir, sedangkan pelanggan yang membeli barang tersebut disebut importir. Siapa yang harus membayar pajak dan bea masuk yang ditagihkan oleh carrier ditentukan oleh aturan internasional yang disebut Incoterms.
Incoterms disepakati antara eksportir dan operator. Dua jenis Incoterms yang paling sering digunakan adalah:
Delivered Duty Paid (DDP): Artinya penjual bertanggung jawab atas seluruh proses pengiriman, termasuk biaya pengiriman dan pembayaran semua pajak impor serta bea masuk saat barang masuk ke negara tujuan.
Delivered Duty Unpaid (DDU): Dalam kondisi ini, penjual hanya bertanggung jawab mengirim barang sampai ke alamat tujuan. Namun, pelanggan harus membayar sendiri pajak impor dan bea masuk kepada carrier saat paket diterima.
Tidak heran kalau opsi kedua ini kurang disukai oleh pelanggan. Memang terlihat lebih murah bagi bisnis, tetapi bisa berdampak buruk pada pengalaman pelanggan. Pelanggan yang tidak puas biasanya tidak akan membeli lagi.
Importer of Record: Ini adalah  orang atau perusahaan yang bertanggung jawab memastikan semua aturan impor dipatuhi. Pihak ini harus mengurus semua dokumen yang dibutuhkan (seperti izin dan sertifikat), serta membayar pajak dan bea masuk. Sebagai contoh, jika menggunakan DDP, maka penjual otomatis menjadi Importer of Record.
Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengirim barang ke luar negeri
Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan ketika Anda mulai mengirim barang ke negara lain, di antaranya:
- Peraturan Bea dan Cukai negara tujuan. Penting untuk mencari tahu terlebih dahulu tarif pajak impor dan bea masuk yang berlaku agar bisa dihitung ke dalam biaya pengiriman.
- Dokumen pengiriman. Biasanya meliputi invoice komersial yang jelas dan lengkap, waybill, serta bill of lading.
- Pengemasan barang. Tentu Anda ingin barang sampai dalam kondisi sempurna. Gunakan ukuran boks yang sesuai agar lebih efisien (dan bisa menghemat biaya kirim), serta pastikan label tertempel dengan jelas.
- Barang yang dilarang atau dibatasi. Barang yang dikirim tanpa sertifikat atau izin yang diperlukan bisa ditahan oleh bea cukai atau bahkan dikenakan denda yang besar
- Perlindungan terhadap pengiriman. Perlindungan memberikan rasa aman jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti barang rusak atau hilang selama proses pengiriman.
Pada tahun 2024, total nilai ekspor Indonesia mencapai US$297 miliar, yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara eksportir terbesar di dunia. Negara tujuan ekspor yang paling umum antara lain:
- Cina: Mitra dagang yang sangat besar, namun proses bea cukainya cukup kompleks. HS code yang tepat dan dokumen yang lengkap sangat penting agar tidak terjadi keterlambatan.
- Amerika Serikat: Permintaan konsumen sangat tinggi untuk berbagai jenis produk, tetapi memiliki aturan pelabelan dan dokumen yang cukup ketat.
- India: Pasar konsumen yang terus berkembang dengan permintaan produk yang beragam.
- Jepang: Dikenal memiliki standar kualitas dan pengemasan yang sangat ketat. Eksportir dari Indonesia sebaiknya benar-benar memperhatikan kualitas produk dan label yang jelas.
- Singapura: Salah satu hub logistik terbesar dengan proses bea cukai yang cepat dan efisien, sehingga menjadi tujuan yang menarik untuk perdagangan lintas negara.
Langkah praktis untuk mengelola pajak impor dan bea masuk
Mengelola deklarasi pabean
Saat mengirim barang ke luar negeri, Anda wajib mengisi dokumen deklarasi bea cukai, termasuk invoice komersial. Dokumen ini merupakan dokumen ekspor yang berisi informasi lengkap tentang barang yang dikirim. Informasi inilah yang digunakan oleh pihak Bea dan Cukai untuk menghitung pajak, tarif, dan bea masuk yang harus dibayar. Anda bisa mengelola deklarasi pebean sendiri untuk menghemat biaya, atau menggunakan jasa customs broker (perantara kepabeanan)
Pilih layanan customs broker
Bekerja sama dengan DHL Express untuk mengirim paket internasional, misalnya, akan memberi bisnis Anda akses ke jaringan global ahli bidang kepabeanan di lebih dari 100 negara. Beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan antara lain:
- Transparansi penuh dan visibilitas yang jelas atas dokumen yang dideklarasikan atas nama Anda
- Struktur biaya global yang transparan
- eknologi terbaru, termasuk tools berbasis AI untuk membantu mengurangi risiko keterlambatan proses clearance Bea dan Cukai
- Layanan Duties and Taxes Outlay dari DHL, di mana perusahaan akan membayar terlebih dahulu pajak dan bea masuk atas nama Anda, sehingga pengiriman tidak tertunda.
Persiapkan pelanggan Anda untuk membayar bea masuk
Terakhir, apa pun Incoterms yang Anda gunakan untuk pengiriman internasional, pastikan Anda menjelaskannya dengan jelas kepada pelanggan sejak awal. Memberikan biaya tambahan yang besar secara tiba-tiba di tahap akhir justru bisa membuat pelanggan membatalkan pembelian.
Mengembangkan bisnis Anda secara global
Mengelola pajak impor dan bea masuk untuk pengiriman internasional memang terdengar rumit, tetapi dengan Akun Bisnis DHL Express, prosesnya bisa menjadi jauh lebih mudah. Anda akan mendapatkan dukungan dari ahli kepabeanan untuk berbagai negara tujuan..