Barang atau peralatan multifungsi tidak selalu dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam satu kategori kepabeanan yang jelas. Sebuah produk yang memiliki dua atau lebih fungsi sekaligus sering kali dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori kode HS (HS Code) yang berbeda.
Jika klasifikasi yang digunakan tidak tepat, risikonya bukan hanya bertambahnya pekerjaan administratif. Kesalahan klasifikasi dapat menyebabkan bea masuk yang tidak sesuai, sanksi kepabeanan, hingga penahanan barang oleh otoritas Bea dan Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya, impor mesin atau peralatan industri yang belum melalui proses klasifikasi secara cermat berisiko tertahan di perbatasan sementara petugas melakukan evaluasi teknis atau verifikasi terhadap fungsi utama produk tersebut. Kondisi ini dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman, biaya tambahan, dan gangguan pada rantai pasok bisnis Anda
Untuk membantu mengurangi risiko tersebut, My Global Trade Services (MyGTS) dari DHL memungkinkan tim Anda mencari dan membandingkan daftar kode HS (HS Code) terbaru di berbagai negara tujuan. Dengan demikian, Anda dapat mengevaluasi kemungkinan klasifikasi yang paling sesuai sebelum barang dikirim, sehingga proses kepabeanan menjadi lebih lancar dan efisien.
Tiga faktor risiko yang perlu dipertimbangkan
Jika Anda mengelola pengiriman ekspor dari pusat manufaktur besar seperti Cikarang, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan saat mengklasifikasikan barang komposit:
- Fungsi yang Tumpang Tindih: Perangkat yang menggabungkan beberapa fungsi dalam satu produk tidak selalu dapat dikategorikan dengan mudah ke dalam satu deskripsi tarif. Hal ini dapat menyulitkan penentuan HS Code yang paling tepat.
- Perbedaan Tarif Bea Masuk: Untuk produk yang sama, kategori HS yang berbeda dapat memiliki tarif bea masuk yang berbeda pula. Karena itu, pemilihan kode yang tepat dapat berdampak langsung pada total biaya impor atau ekspor yang harus ditanggung.
- Perbedaan Interpretasi: Otoritas pabean di berbagai negara dapat memiliki interpretasi yang berbeda mengenai fungsi utama suatu barang. Perbedaan penilaian ini berpotensi memengaruhi klasifikasi yang diterapkan saat barang tiba di negara tujuan.
Contoh yang sering ditemui adalah mesin pertanian otomatis yang menggabungkan fungsi penyortiran, pemrosesan, dan pencatatan data dalam satu perangkat. Dalam kasus seperti ini, banyaknya fungsi yang saling bertumpang tindih membuat proses klasifikasi menjadi jauh lebih kompleks dan memerlukan analisis yang lebih mendalam untuk menentukan HS Code yang paling sesuai.
Bagaimana Menerapkan General Rules of Interpretation (GRI) dalam Praktiknya?
Untuk menentukan HS Code yang tepat, tim kepatuhan perdagangan biasanya mengikuti General Rules of Interpretation (GRI) yang diterbitkan oleh World Customs Organization (WCO) secara berurutan. Jika GRI 1 hingga GRI 3a belum memberikan hasil yang jelas, GRI 3b sering menjadi aturan kunci untuk menentukan klasifikasi yang tepat.
Apa yang Diatur dalam GRI 3b
GRI 3b menyatakan bahwa barang komposit yang terdiri dari berbagai bahan atau komponen, dan tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan GRI 3a, harus diklasifikasikan berdasarkan bahan atau komponen yang memberikan “karakter utama” (essential character) pada barang tersebut. Dalam praktiknya, ini berarti perlu dilakukan analisis untuk menentukan komponen mana yang paling berperan dalam nilai, fungsi, atau tujuan utama dari produk tersebut.
DHL Express melalui layanan Non-Routine Entry dapat membantu Anda memahami persyaratan kepabeanan yang kompleks di berbagai negara sekaligus memastikan dokumentasi yang diperlukan telah disiapkan sesuai standar yang berlaku.
Cara menerapkan aturan dalam tiga langkah
- Terapkan GRI 3a: Periksa terlebih dahulu apakah terdapat satu kategori yang memberikan deskripsi yang lebih spesifik dibandingkan kategori lainnya yang bersifat lebih umum.
- Terapkan GRI 3b: Jika GRI 3a tidak menghasilkan klasifikasi yang jelas, tentukan karakter utama (essential character) barang berdasarkan faktor seperti volume atau jumlah komponen, berat, nilai ekonomis, serta peran atau fungsi utama dari masing-masing komponen.
- Terapkan GRI 3c: Apabila setelah menerapkan GRI 3b masih terdapat lebih dari satu kategori yang sama-sama relevan, barang diklasifikasikan pada kategori yang berada paling akhir secara numerik di antara pilihan yang tersedia.
Bagaimana Ambang Batas Kepabeanan Memengaruhi Besarnya Bea Masuk yang Harus Dibayar?
Kesalahan dalam menentukan fungsi utama suatu produk dapat memengaruhi klasifikasi tarif yang digunakan dan, pada akhirnya, mengubah perhitungan biaya impor Anda. Dampaknya bisa semakin signifikan ketika nilai barang berada di luar batas pembebasan (de minimis threshold) yang berlaku.
Selisih biaya sebesar Rp895.000 per pengiriman mungkin terlihat tidak signifikan. Namun, jika terjadi berulang pada banyak pengiriman, jumlahnya dapat bertambah besar dan memengaruhi biaya operasional bisnis. Dalam beberapa kasus, ketidaksesuaian klasifikasi juga dapat mengakibatkan pemeriksaan atau audit pasca-kepabeanan (post-clearance audit) dan potensi sanksi dari otoritas pajak atau Bea dan Cukai di negara tujuan.
Dengan layanan Duty Tax Paid (DTP) bea masuk dan pajak dapat dihitung serta dibayarkan sebelum barang tiba di negara tujuan. Hal ini membantu mengurangi risiko keterlambatan karena proses pembayaran sudah diselesaikan lebih awal. Selain itu, tagihan bea masuk dan pajak akan ditujukan langsung kepada pengirim, sehingga penerima tidak perlu melakukan pembayaran tambahan saat barang tiba.
Detail Klasifikasi
| Klasifikasi Berdasarkan Komponen Pendukung
| Klasifikasi Berdasarkan Karakter Utama ( Essential Character )
|
|---|
Penerapan Tarif Bea Masuk
| Menggunakan tarif untuk komponen tambahan dengan bea masuk yang lebih rendah
| Menggunakan tarif untuk komponen utama yang memiliki nilai dan fungsi dominan
|
Kelayakan De Minimis
| Mungkin masih berada di bawah ambang batas nilai rendah
| Lebih berpotensi melampaui ambang batas yang berlaku
|
Risiko Audit
| Lebih rentan memicu peninjauan ulang atau koreksi klasifikasi
| Mendukung konsistensi kepatuhan jangka panjang
|
Perlu diingat bahwa ambang batas pembebasan bea masuk berbeda-beda di setiap negara. Sebagai contoh, untuk barang impor ke Indonesia, batas de minimis saat ini adalah USD 3. Kesalahan dalam perhitungan biaya atau klasifikasi barang saat mengekspor ke negara dengan batas serupa dapat menyebabkan pengiriman yang seharusnya diproses sederhana menjadi memerlukan proses kepabeanan formal yang lebih kompleks dan memakan waktu beberapa hari.
Dokumen Apa yang Perlu Disiapkan agar Proses Kepabeanan Berjalan Lebih Lancar?
Menyiapkan dokumentasi yang lengkap sebelum pengiriman dapat membantu memperkuat posisi Anda jika otoritas Bea dan Cukai mempertanyakan klasifikasi barang yang digunakan. Dokumen seperti spesifikasi teknis produk, diagram atau gambar teknis, serta penjelasan mengenai fungsi dan komponen produk dapat menjadi referensi penting untuk mendukung klasifikasi yang telah ditetapkan. Jika terjadi perbedaan pendapat terkait HS Code, dokumentasi yang lengkap akan membantu PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) memberikan penjelasan dan dukungan yang lebih kuat selama proses pemeriksaan. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan otoritas Bea dan Cukai, dokumentasi yang jelas dan terstruktur dapat membantu memperlancar proses verifikasi.
Selain itu, MyDHL+ mendukung proses pre-clearance tracking (pelacakan dan persiapan dokumen sebelum proses customs clearance dilakukan), sehingga tim Anda dapat menyampaikan dokumen yang diperlukan kepada otoritas Bea dan Cukai sebelum barang tiba di negara tujuan. Langkah ini dapat membantu mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi potensi keterlambatan saat pengiriman tiba.